Ruang lingkup administrasi negara dalam dunia kesehatan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan Ginanjar Kartasas­mita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran ter­sebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara kese­luruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

1.2  Tujuan

 Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan indikator keberhasilan pembangunan di berbagai sektor ( kesehatan, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi dan pendidikan) Sebagai tolak ukur untuk pembangunan di masa depan yang lebih baik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Ruang Lingkup Administrasi Negara

2.1.1 Ilmu administrasi negara

a.       pengertian ilmu adm negara

      lmu Administrasi Negara adalah ilmu pengetahuan (cabang ilmu administrasi) yangs ecara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern daripada stuktur-struktur dan proses-proses yang terdapat di dalam bagian yang sangat penting daripada sistem dan Aparatur Pemerintah, yang secara singkat disebut dengan Administrasi Negara, yang dalam bahasa Inggris Amerika disebut Public Administration, dan dalam bahasa Belanda disebut Openbaar Bestuur[1].

Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan daripada pemerintah, artinya (pejabat) pemerintah tidak dapat menunaikan tugas-tugas kewajibannya tanpa Administrasi Negara. Administrasi Negara mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:
1) Administrasi daripada negara sebagai organisasi, maka Administrasi Negara (sebagai fungsi) dijalankan oleh presiden sebagai pemerintah, merangkap sebagai administrator negara, dengan memimpin dan mengepalai suatu aparatur negara yang besar sekali, yang juga disebut Administrasi Negara.

Tata cara aparatur negara tersebuut menjalankan tugas pekerjaannya merupakan suatu proses yang juga disebut Administrasi Negara.

2) Administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan, maka Administrasi Negara (sebagai fungsi) dijalankan oleh setiap pejabat negara yang diserahi pimpinan dan tanggung jawab atas suatu kesatuan organisasi negara. Misalnya Departemen, Dirjen, Direktorat, Dinas, Kantor, Biro, Bagian, Lembaga, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Dese, BUMN, Rumah Sakit Negeri, dan lain sebgainya.

Bahkan ketua Mahkamah Agung (MA) sebgai pejabat negara harus menjalankan Administrasi Negara, demikian juga ketua DPR, DPD, BPK, MPR, harus menjalankan Administrasi Negara. Jadi setiap pejabat pemerintah secara otomatis berfungsi sekaligus sebagai Administrasi Negara.

b. Administrasi negara

 Pada akhir abad ke 19 dapat dikemukakan sebagai permulaan perkembangan ilmu administrasi Negara. Dipelopori oleh penulis-penulis dan dan praktisi-praktisi administrasi pemertintahan di amerika. Pelopor-pelopor dari pada ilmu tersebut adalah antara lain Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Leonard D. white. Bahkan tulisan alexis de Tocqueville jauh sebelumnya dianggap pula pelopor penulisan tentang pemerintahan di amerika serikat.

empat perumusan yang kurang lebih memadai untuk menjlaskan ilmu administrasi Negara. Empat perumusan tersebut adalah
1. suatu studi mengenai bagai mana bermacam-maam badan-badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenaga-tnaganya dibiayai, digerakan dan dipimpin ( Edward H. Litchfield )
2. administrasi Negara adalah menejemen dan organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah
3. pemerintah di dalam melakukan kekuasaan politiknya
4. ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara

tiga pungsi dasar administrasi Negara SBB
1. pormulasi atau perumusan kebijaksanaan
2. pengaturan atau pengendalian unsure-unsur administarasi.
3. penggunaan dinamika administrasi

2.1.2 Perkembangan ke arah administrasi pembangunan

Perkembangan ini menitikberatkan pada dua hal yaitu administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan (dari masyarakat tradisional agraris ke arah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri). Yang kedua adalah perhatian kepada masalah interrelasi (antar-hubungan) antara administrasi sebagai ilmu maupun sebagai praktek di bidang-bidang kehidupan yang lain. Semua ini dipelopori oleh Kelompok Studi Komparatif yang terdiri dari F.W. Riggs, John D. Montgomery, Milton esman, Ralph Braibanti, William J. siffin, Edward W. Weidner dan lain-lain. Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini sudah tumbuh ke arah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisa dan penyusunan berbagai model, biarpun masih jauh dari memadai. 

Kemudian dalam perkembangan studi komparatif ilmu administrasi negara, terdapat kurang lebih empat kecenderungan dasar dalam ilmu administrasi negara. Kecenderungan pertama, adalah perhatian administrasi negara terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Kecenderungan kedua, adalah pendekatan behavioral. Kecenderungan ketiga, adalah pendekatan manajemen dalam administrasi negara. Kecenderungan keempat, adalah studi komparatif ilmu administrasi negara yang memberikan tekanan kepada ekologi sosial dan kultural.

Dibawah ini adalah beberapa ciri-ciri “pembedaan” antara administrasi Negara dengan administrasi pembangunan :

No	Administrasi Negara	Administrasi Pembangunan
1.	Lebih banyak terkait dengan lingkungan masyarakat negara-negara maju.	Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
2.	Terdapat kelompok yang cenderung berpendapat turut berperannya administrasi negara dalam proses perumusan kebijaksanaan, tapi peranan itu masih kurang ditekanakan.	Mempunyai peran aktif, pengaruh (influence) & berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya.
3.	Lebih menekankan kepada pelaksanaan yang tertib/efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah pada waktu ini dan berorientasi masa kini.	Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa depan. Jadi berorientasi pada masa depan.
4.	Lebih menekankan kepada tugas-tugas umum (rutin) dalam rangka pelayanan masyarakat dan tertib pemerintahan. Administrasi Negara lebih bersikap sebagai “balancing agent”	Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai “development agent”
5.	Sebagai akibat dari hal yang disebutkan di atas, maka administrasi negara lebih menengok kepada kerapian aparatur administrasi itu sendiri.	Administrasi pembangunan merupakan administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
6.	Dalam administrasi negara seakan-akan ada kesan menempatkan administrator dalam aparatur pemerintah sekadar sebagai pelaksana.	Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan.
7.	Lebih berpendekatan legalistis	Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah.

2.1.3 ciri perumusan dan ruang lingkup administrasi pembangunan

a. pertama cirinya adalah orintasi kepada usaha-usaha kearah perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.
b. Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan peyemurnaan administrasi di kaitkan dengan aspek perkembangan di bidang lain septi ekonomi, social, politik dan lain-lain.

2.1.4  Peranan Dan Fungsi Pemrintah Dalam Pembangunan Berencna

mengnai melaksanakan peranan pemerintah terdapat klasifkasi sbb
a. fungsi pengaturan,
b. pemilikan seniri dari pada usaha-usaha konomi atau social yang peyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh suasta.
c. Peyelenggaraan sendiriari berbagai kegiatan-kgiatan ekonomi atau social.

Klasifikasi lain dari cara plaksanaan peranan pemerinah ini dapat di kemukakan pula pikiran dari irving suerdlowyangmeyebutkan bahwa involvement
a. oprasi langsung ( oprations : pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegitan-kegiatan tertentu.
b. Pengendalian langsung ( dirct control )gunaan perizinan,lisensi ( untuk kredit, kegiatan ekonomi lain ),
c. Pengendalian tak langsung ( indirect control )
d. Pemengaruhan langsung ( direct influence )
e. Pemengaruhan tak langsung ( indirect influence )

2.2 administrasi bagi pembangunan nasional

 2.2.1  Pembangunan Nasional Secara Berencana
a. masyarakat yang bersifat tradisionil
b. masyarakat yang bersifat peralihan ( transttional )
c. masyarakat maju ( modern )

tindakan proses politik dan proes administrasi merupakan suatu prose yaitu:
1. adanya keinginan dasar di dalam masyarakat yang menuntut pemuasan.
2. perumusan konsilasi tersebut pada nomor satu.
3. perumusan dasar hokum bagi pelaksanaan keputusan politik tersebut terdahulu.
4. perumusan kebijaksanaan dan program-program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan didalam keputusan politik.
5. peyusunan program-program kerja.
6. tingkat implementasil.
7. penilaian daripada plaksanaan maupun dari hasil-hasil yang dicapai

2.2.2  Perencanaan Dan Administrasi Pembangunan

Dimensi-dimensi oprasionil
1, berorientasi untuk mencapai suatu tujuan.
2, berorientasi kepada plaksanaannya.
3, pemilihan dari berbagai alternative mengenai tujuan-tujuan mana yang lebih di inginkan.
4, perspektif waktu.
5, perencaanan haru merupakan suatu kegiatan kontinu dan terus menerus dari pormulasi rencana dan plaksanaanya

 ciri-ciri perencanaan yang lebih berorientasi kepada plaksanaannya dapat di kemukakan perkembangan-perkembangan sebagai berikut
1. Penggunaan( roling plans )
2. peyusunan dan plaksanaan dari perencanaanoprasionil tahunan.
3. kaitan yang erat antara perencanaan fisik antara berbagai program-program dan proyek-proyek kegiatan dengan perencanaan pembiyayaannya.
4. perencanaan pada unit-unit kegiatan pemerintah yang pada umumnya di tuangkan dalam program dan proyek-proyek pembangunan.
5. disain perencanaan dan plaksanaan perbaikan serta peyempurnaan administrasi Negara, sehingga dapat di jadikan prasarana plaksanaan fungsi-fungsi pembangunandari pada pemerintah.

        
2.2.3  Peyempurnaan Adminitrasi Untuk Plaksanaan Pembangunan

perbaikan dan peyempurnaan administrasi Negara dapat di lakukan dengan dua pendekatan:
1, usaha perbikan dan peyempurnaan secara meyeluruh.
2, perbaikan dan peyempurnaan administrasi yang dilakukan secara sebagian-sebagian.

2.2.4 pertimbangan ekonomis pelaksanaan administrasi negara

            Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan, pertimbangan ekonomis perlu tetap menjadi dasar pertimbangan. Berikut adalah beberapa hambatan yang memerlukan/menjadi pertimbangan ekonomis dalam pelaksanaan administrasi :

a.       Tiadanya motif untung dan kemungkinan failit/bangkrut maka ada kecenderungan suatu operasi pemerintahan kurang efisien dibandingkan dengan suatu operasi swasta.

b.      Masih sering terdapat paternalism dan spoil politik maupun pribadi di dalam administrasi negara sehingga hal ini juga menyulitkan pembinaan efisiensi.

c.       Adanya gejala “empire building” yaitu suatu usaha untuk memperluas birokrasi yang sebetulnya mungkin tidak meningkatkan hasil.

d.      Berkembangnya prosedur-prosedur menjadi berbelit-belit dan panjang karena hendak memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak konsisten.

2.3 Aspek-aspek yang saling mempengaruhi administrasi pembangunan

A. Pengertian Aspek

 Dalam kamus ilmiah polpuler kata aspek berarti letak, segi, sudut pandang, dan tanda. Dalam kaitannya administrasi pembangunan di sini aspek berarti hal-hal yang dilihat dari berbagai sudut pandang.

(Akhmad, Maulana, 2003:32)

B. Pengertian Administrasi Pembangunan

 Administrsai Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

(Sondang P, 1981: 3).

Administarasi plembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administarasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang diangap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

( Bintoro Tjokroamidjojo)

Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan

Ada berbagai aspek yang saling mempengaruhi dalam Administrasi Pembangunan, diantaranya adalah sebagai berikut:

2.3.1        Aspek Politik

Pendekatan administrsi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Hubungan itu dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung. Berbagai aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdepensi antara sistem politik yang dianut dengan administrasi pembangunan.
2. Komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain sebagai elite pemerintahan terhadap proses pembangunan, dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.
3. Masalah yang berhubungan dengan kestabilan pollitik. Dengan adanya kestabilan politik diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih baik
4. Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan
5. Hubungan antara proses politik dan proses administarasi serta antara kaum politik dengan birokrasi
6. Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik di luar negeri yang sering merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.

Ideologi politik sangat perlu karena sebagai dasar berpijak pembentukan suatu negara, untuk pembentukan suatu kesatuan politik bangsa tersebut dan usaha menuju pembinaan bangsa.

Banyak ilmuwan berpendapat bahwa adanya hubungan antara pola kekuasaan yang berlaku di suatu negara yang tercermin dalam sistem politiknya, dengan pelaksanaan tugas pembangunan negara. Hanya sebagai ilustrasi di sini dikemukakan pendapat dari Esman yang membagi pola kekuasaan suatu negara dalam lima tipe yaitu:

1. Oligarki konservatif
2. Sistem kepartaian yang kompetitif dan berorientasi kepentingan golongan
3. Sistem partai massa yang dominan
4. Golongan militer pembangunan yang otoriter
5. Kekuasaan komunis totaliter

 Dengan memberikan lima tipe itu dapat diperkirakan pengaruhnya terhadap berbagai variabel dalam perkembangan masyarakat. Misal tipe ke 2 memberikan peluang yang tinggi untuk artikulasi kepentingan masyarakat dan kegiatan dalam partisipasi politik masyarakat, tetapi rendah dalam kemungkinan dikembangkannya prioritas yang sungguh-sungguh dalam kebijaksanaan sosial dan ekonomi.

 Aspek politik yang perlu mendapat perhatian adalah seberapa besar sistem maupun praktek pemerintahan memberikan peluang bagi proses dministrasi hingga mampu memberikan sumbangan dalam proses politik. Aspek politik luar negeri dan politik ekonomi suatu negara berpengaruh pula atas seberapa besar terbuka atau tidak terbukanya serta arah hubungannya negara tersebut dengan negara lain. Administrasi dapat berorientasi ke dalam atau ke luar misalnya dalam bidang perdagangan luar negeri, penanaman modal hubungan perekonomian dan lainnya.

2.3.2        Aspek Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi. Negara-negara yang baru berkembang pada umumnya memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perbedaan yang menyolok dalam tingkat pertumbuhan antar negara adalah bidang ekonomi materiil. Demikian pula kebutuhan-kebutuhan yang mendesak daripada negara-negara tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Keadaan ekonomi yang meningkat, diharapkan akan memberikan keesmpatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang lain.

Jika kebijaksanaan dan program pembangunan ekonomi dapat dirumuskan (dengan peralatan analisa ekonomi dan berdasarkan analisa ekonomi yang tepat) maka diperlukan suatu administrasi pembangunan yang mampu merealisir tujuan dan kebijaksanaan tersebut menjadi kenyataan. Di lain fihak pertumbuhan ekonomi yang sehat akan memberikan pengaruh yang baik terhadap keadaan, pembinaan serta kemampuan administrasi pembangunan.

Aspek ekonomi lain yang penting perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan adalah adanya stabilitas ekonomi yang dinamis. Hal ini juga perlu diperhitungkan dalam administrasi pembangunan. Administrasi yang mendukung pembangunan berarti pula usaha yang dapat menciptakan serta menjaga suatu kondisi ekonomis yang relatif stabil untuk memungkinkan pelaksanaan administasi pembangunan guna merealisir program pembangunan selanjutnya. Dalam melakukan peranannya sebagai unsur penggerak pembangunan pemerintah dapat campur tangan langsung dalam berbagai kegiatan ekonomi. Kecenderungan ini adalah bahwa pemerintah mengurus, membina dan memiliki secara langsung berbagai usaha kegiatan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempelopori kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Antara lain dengan penggunaan peranan dari perusahaan negara, bank pembangunan dan institusi keuangan.

Aspek hubungan antara ekonomi dan administarsi pembangunan yang penting lainnya adalah meningkatkan pengertian dan pengetahuan dari birokrasi pemerintah dalam sikap serta pengambilan keputusannya terhadap hubungan ekonomi yang dasar dan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara.

2.3.3        Aspek Sosial-Budaya

Berbagai aspek sosial budaya perlu mendapatkan perhatian dalam administrasi pembangunan. Seperti juga aspek kehidupan yang lain, proses pembangunan terjadi karena saling menunjangnya pembinaan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat atau bangsa. Bahkan proses pembangunan yang sebenarnya haruslah merupakan perubahan sosial-budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsespsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu proses emansipasi diri. Dan bahwa partisipasi kreatif dalam proses pembangunan menjadi mungkin karena proses pendewasaan.

Aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan. Hal ini merupakan dasar bagi para administrator yang berkepentingan untuk mengadakan prubahan ke arah modernitas.
2. Motivasi apakah yang perlu untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu perhatian dalam administrasi pembangunan.
3. Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembangunan.
4. Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.

Sebagai hambatan kulturil dapat dikemukakan adanya tradisi tertentu, termasuk tradisi religius (ini bukan berarti agama) . Dalam hal ini termasuk pula ciri, nilai manusia dan bahkan sikap hidup masyarakat yang bersifat tradisionil dan tidak menunjang pembangunan. Tradisi religius sedikit dijelaskan, bahwa pertama hal ini bukan menyangkut doktrin agama tetapi tradisi kehidupan golongan manusia penganut suatu agama. Sebab seringkali dengan cara pemahaman atau penonjolan kembali prinsip keagamaan tertentu dapat merubah tradisi religius menjadi sesuatu yang memang penting bagi inovasi dan modernisasi. Menurut Dr. Sudjatmoko, ciri dan nilai manusia atau masyarakat tradisionil dan usaha perubahan terhadap ciri manusia dan masyarakat modern diberikan dalam suatu gambaran sebagai berikut:

Masyarakat Tradisionil memiliki ciri sebagai berrikut:

1)      Terikat pada tempat asal

2)      Orientasi pada status

3)      Hubungan pribadi

4)      Loyalitas primordial ( agama, golonagn, suku dan keluarga)

5)      Organisasi kecil-kecil

6)      Orientasi terhadap waktu lampau

7)      Berganrung pada nasib

8)      Hubungan dengan alam menyesuaikan

9)      Terhadap kekuasaan : hierarkis

10)  Kebudayaan Ekspresif

Sedangkan masyarakat modern memiliki ciri sebagai berikut:

1)      Mobilitas

2)      Orientasi hasil prestasi

3)      Hubungan non pribadi, atas dasar masalah

4)      Loyalitas pelingkup ( negara, kedinasan, profesi)

5)      Organisasi non pribadi, ikatan kepentingan dan berorientasi pada tujuan

6)      Persoalan yang ditimbulkan manusia dapat diatasi oleh manusia

7)      Hubungan dengan alam menguasai, setidak-tidaknya mengatur

8)      Kebudayaan progresif

Pembangunan tergantung dari suatu proses emansipasi diri dalam lingkungan sosial. Dan bahwa partisipasi kreatif dalam proses pembangunan menjadi mungkin karena proses pendewasaan. Aspek lain yang dapat lebih menjamin administrsai pembangunan adalah pengetahuan dan penggunaan berbagai faktor dan proses pendorong perubahan.

Di dalam administrasi pembangunan aspek sosial-budaya perlu diperhatikan, terutama hendak melancarkan kebijaksanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang bersifat baru, misalnya dalam mengintrodusir tata cara pengolahan baru di bidang pertanian, tata cara pengorganisaisan masyarakat desa, orientasi pendidikan, program keluarga berencana, adaptasi terhadap teknologi dan sebagainya.

Administrasi pembangunan hendaknya dapat pula memberikan perhatian dan berusaha menanggapi ke arah suatu konsiliasi keseimbangan dalam perkembangan masyarakat tersebut.

2.3.4        Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik

Administrasi pembangunan juga mempunyai kaitan yang erat dengan pengembangan ilmu dan teknologi. Administrsi pembangunan perlu memberikan sarana administrasi yang memungkinkan pertumbuhan ilmu dan teknologi. Seringkali administrsi pemerintah tidak memberikan cukup perhatian dan penghargaan kepada tenaga-tenaga ilmu dan penelitian. Dalam rangka proses pembangunan, maka perlu diusahakan berbagai pengetahuan dan teknologi dari dalam dan luar negeri.

Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikan kebijaksanaan negara atau pemerintah memberi perhatian terhadap prospek masa depan, berdasar perkembangan ilmu dan teknologi. Perumusan kebijakan dengan demikian didasarkan juga atas sumbangan dari disiplin ilmu.

Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber-sumber alam, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup yang utama bagi banyak negara-negara baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk dan kesempatan kerja, serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan. Tetapi dalam menghubungkan segala sesuatu itu perlu diberikan perhatian kepada efek-efek negatif dalam pelaksanaan dan pengolahannya. Demikian pula kelestarian dan usaha pemeliharaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan yang dapat dirasakan untuk generasi yang mendatang.

2.3.5        Aspek Institusionil

Aspek institusionil berkaitan erat dengan aspek-aspek yang diuraikan di atas. Karena pembinaan dan pengembangan aspek institusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi ekonomi, institusi sosial, pendidikan dan lain-lain. Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan suatu proses pembinaan institusi di dalam masyarakat yang baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi masyarakat yang lama. Pengembangan institusi merupakan bagian dari proses pengembangan sosial yang lebih luas. Proses itu bukan saja akan terbina atau terhapusnya suatu institusi, tetapi jika sering terjadi perubahan dari pada unsur institusi misalnya saja di bidang institusi keluarga besar menjadi keluarga inti. Ekonomi uang sebagai suatu institusi juga bertambah meluas, sehingga ekonomi serba dua menjadi masa lampau.

Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusionil ini adalah dalam pembinaan institusi baru untuk dapat lebih mendukung proses pembaharuan dan pembangunan. Dalam proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial secara menyeluruh, dirasakan penting sekali peranan organisai tertentu yang mampu mengintrodusir, memelihara, bahkan mempertahankan pembaharuan sosial maupun fisik. Dengan itu berarti kemampuan organisasi tersebut untuk mendapatkan dukungan dan hubungan dengan lingkungannya bagi penyebaran pembaharuan tersebut kepada lingkungan masyarakat lainnya. Oleh karena itu timbullah pemikiran para ahli untuk mengembangkan dan membangun institusi seperti itu. Pembangunan institusi ini dimaksud sebagai perencanaan, penyusunan institusi suatu organisasi baru atau yang diperbaharui, yang meliputi perubahan nilai, fungsi, teknologi fisik dan sosialnya. Demikian pula untuk membina dan mengembangkan hubungan yang diperlukan dari lingkungannya. Pembangunan institusi ini dijadikan alat untuk mendorong perubahan ke arah kemajuan yang lebih dikehendaki.

Metodologi yang dikembangkan utnuk pembangunan institusi dilakukan melaui pengembangan dan berfungsinya variabel-variabel dari institusi tersebut. Variabel-variabel itu adalah kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumber dan struktur intern. Pengembangan variabel tersebut diterapkan dalam rangka hubungan institusi tersebut dengan lingkungannya. Perhatian terhadap wilayah analisa administrasi yang dikembangkan terutama oleh Milton Esman ini mendapatkan gema yang meningkat akhir-akhir ini.

(Bintoro Tjokroamidjojo, 1985: 69)

Aspek-aspek Administrasi Daripada Proses Pembangunan

Dikatakan bahwa sukses tidaknya proses pembangunan itu berlangsung sangat tergantung atas kemampuan administratifnya. Pembangunan administrasi merupakan sine qua non daripada pembangunan nasional. Tanpa pembangunan administrasi, administrasi pembangunan akan kacau balau.

Empat aspek administratif yang merupakan kewajiban fihak eksekutif untuk merealisasikannya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Nasional

Suatu rencana adalah suatu keputusan tentang apa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Keputusan membangun dibuat oleh seluruh masyarakat melalui waki-wakilnya berlandaskan hukum yang ada. Akan tetapi tugas untuk merumuskan keputusan politik itu dalam suatu rencana pembangunan nasional sudah merupakan tugas badan eksekutif, dan sudah bersifat administratif.

1. Perumusan Program Kerja

Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan. Dalam program kerja itu telah ditentukan prioritas kegiatan, sumber pembiayaan, lokasi proyek yang hendak direalisasi, prosedur kerja, koordinasi, sistem pelaporan, tenaga kerja, hasil yang diharapkan, target waktu, prasarana yang diperlukan.

1. Pelaksanaan

Jika suatu rencana yang realistis, praktis, dan pragmatis telah disusun, dan jika program kerja telah dirumuskan, maka kini tinggallah pelaksanaannya. Seperti dikatakan di atas, ujian terakhir bagi baik buruknya keputusan politik serta rencana yang telah dibuat akan terlihat dalam proses pelaksanaannya. Demikian juga halnya dengan pembangunan.

1. Penilaian hasil-hasil yang dicapai

Jika hal tersebut di atas telah dilaksanakan, maka untuk membandingkan dan mengukur hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang nyatanya dicapai perlu diadakan penilaian. Tujuan penilaian itu ialah untuk menemukan:

1. Berapa lebar jurang pemisah antara hasil yang nyata dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.
2. Jauh lebih penting daripada sekedar menemukan jurang itu adalah untuk menemukan sebab-sebab timbulnya jurang tersebut.
3. Cara-cara menghilangkan sebab-sebab itu perlu dicari dan diterapkan.

Dengan demikian kiranya semakin menjadi jelas bahwa aspek administratif daripada pembangunan nasional tidak kalah pentingnya dari aspek politik, ekonomi, dan sosial bidaya. Tanpa kemampuan administratif yang meningkat, kegiatan-kegiatan pembangunan akan merosot.

(Sondang P, 1990: 116)

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

 Pengembangan di bidang administrasi dalam rangka peningkatan kemampuan administratif (administrative capability), bukan saja di peruntukkan dalam lingkungan pemerintahan saja, tetapi juga bagi organisasi-organisasi swasta, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan termasuk kelompok “appiliend sciences’’, karena kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan mutu berbagai kehidipan bangsa dan negara.